Ada Pertanyaan? Hubungi Kami di 081 80 253 8484 atau kirim email ke redaksi@baitulmalfkam.com

Pegadaian dalam Perspektif Fiqih Islam (Bagian 2)


Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)
DR. Muhammad Ali Utsman Al-Faqi –hafizhahullah- dalam bukunya Fiqhul Mu’amalat Dirasatan wa Muqaranatan hal. 421 menyebutkan bahwa gadai (rahn) memiliki 4 rukun:
1.      Al-‘Aqidan (ar-rahin dan murtahin) yaitu orang yang menggadaikan barang (meminjam uang dengan jaminan) dan orang yang menerima barang yang digadaikan (meminjamkan uangnya).
2.      Al-Marhun yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
3.      Al-Marhun bihi yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.
4.      Al-‘Aqd yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn.
Adapun syarat-syarat rahn adalah:
1.      Adanya lafazh yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafazh dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara dua pihak.
2.      Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.
3.      Adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengawasan si penerima gadai.
4.      Adanya hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Adapun barang yang digadaikan (marhun) adalah barang apa saja yang boleh dijual belikan menurut syari’at maka boleh digadaikan sebagai tanggungan (jaminan) hutang.
Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sah.
Harta yang diagunkan disebut al-marhun (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-rahin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.
Kemudian harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan ghasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-rahin karena Rasulullah n telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita. Beliau bersabda, “Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa`i, Ibn Majah, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi).
Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan (gadaian). Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’) tadi.
Akad ar-rahn (gadaian) merupakan tawtsiq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin (pemilik uang) percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-rahin (yang menggadaikan barangnya). Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-rahn, maka tidak lagi memenuhi makna tawtsiq itu. Dengan demikian, ar-rahn dalam kondisi ini secara syar‘i tidak ada maknanya lagi.
Pada masa Jahiliyah, jika ar-rahin tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik Jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Rasulullah n bersabda, Gadaian itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR Asy-Syafii, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Hibban dan Aad-Daraquthni).
Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-rahin) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-rahin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-rahin. Hanya saja, Imam Al-Ghazali –rahimahullah- menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar-rahin, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu ar-rahin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya. (Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Wasith, III/520, Darr As-Salam, Kairo. 1417 H).
Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dan sebagainya saat ini -yang jika pembeli (debitor) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan. Wallahu A’lamu bish Shawab. 

 Bersambung insyallah..

Delete this element to display blogger navbar

 
Baitulmal FKAM | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets,Menopause symptoms, and modified by Baitulmal FKAM | Email: baitulmalsolo@gmail.com | Kontak: Hp. 0897658655